Kutai Kartanegara, Selasa, 25 November 2025
Bertempat di Lantai 5 Hotel Grand Fatma, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Tengku Firdaus, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Rudi Iskonjaya, S.H., M.H., menghadiri Focus Group Discussion (FGD) mengenai Sinkronisasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) No. 7 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan PP No. 29 Tahun 2019 mengenai Syarat dan Penunjukan Wali, beserta implementasi yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025.
FGD ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman lintas instansi terkait mekanisme penunjukan wali, perlindungan hak anak, serta penguatan koordinasi dalam menangani perkara-perkara yang melibatkan penetapan wali maupun pencabutan kuasa orang tua terhadap anak korban. Kejari Kutai Kartanegara hadir dalam kapasitasnya sebagai mitra hukum pemerintah daerah melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Selama tahun 2025, JPN Kejari Kutai Kartanegara telah menangani:
-
5 perkara bantuan hukum, dan
-
1 perkara penegakan hukum
di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya terkait pemenuhan hak anak yang membutuhkan penunjukan wali maupun proses pencabutan kuasa orang tua pada kasus anak korban.
Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi tersebut, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menerima piagam penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Kepala Dinas Sosial, Drs. Yuliandris Suherdiman, sebagai pengakuan atas kerja sama dan kolaborasi Kejari Kukar dalam penegakan hukum Perdata dan TUN yang memberikan dampak langsung terhadap perlindungan anak.
Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait, guna memastikan setiap proses hukum berjalan sesuai regulasi, berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta mendukung terwujudnya perlindungan sosial yang efektif dan berkeadilan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
