Kutai Kartanegara, Rabu, 01 Oktober 2025 – Bertempat di Aula Pemerintah Desa Sumber Sari, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan sejumlah desa di wilayah Kecamatan Loa Kulu.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Jaksa Pengacara Negara (JPN) serta perwakilan dari Desa Loh Sumber, Desa Sumber Sari, Desa Bukit Pariaman, dan Desa Loa Kulu Kota.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan JPN dalam memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada pemerintah desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APB Desa.
Dasar pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi dan memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mencegah potensi penyimpangan sejak dini.
"Kegiatan ini merupakan langkah preventif sekaligus edukatif, agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsi pengelolaan keuangan secara tertib, taat hukum, dan bebas dari praktik korupsi," ungkap salah satu Jaksa Pengacara Negara dalam sesi diskusi.
Kejaksaan berharap, sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa ini dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas.
